Komparatif civil law dan common law


download 19.49 Kb.
jenengKomparatif civil law dan common law
KoleksiDokumen
t.kabeh-ngerti.com > Tengen > Dokumen
STUDI

Komparatif CIVIL LAW dan COMMON LAW
Mata Kuliah : Business Law

Dosen : R.M. Gatot P. Soemarsono, SE, SH, MM, LLM
Mahasiswa : Rudi Yuwanda

NIM : 08/279775/PEK/13234

Sejarah Singkat CIVIL Law

Civil law dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Jusinian dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia. Civil law terbagi ke dalam dua cabang, yaitu: Hukum Romawi yang terkodifikasi (Kode sipil Perancis 1804 dan daerah lainnya di benua Eropa yang mengadopsinya, Quebec dan Lousiana); dan Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi (Skotlandia dan Afrika Selatan). Sistem hukum civil law sangat sistematis, terstruktur yang berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum dan sering menghindari hal-hal yang detail. Sistem hukum ini menggunakan metode deduktif.

Dalam perkembangannya civil law di benua Eropa mencatat perbedaan-perbedaan dalam pengadopsian dan penerapannya terutama di Perancis, Jerman dan Belanda. Perancis dapat disebut sebagai negara yang paling terdahulu mengembangkan sistem hukum ini. Sistem hukum ini mengutamakan hukum tertulis yaitu Undang-Undang sebagai sendi utama hukumnya. Karena itu, ciri utama dari negara yang menganut sistem civil law adalah selalu berusaha menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis, bahkan jika memungkinkan dilakukan selengkap mungkin dalam bentuk kodifikasi hukum berupa kitab undang-undang. Karena itu, sistem hukum ini sering disebut sistem hukum kodifikasi.

Pemikiran kodifikasi ini muncul sebagai respon untuk melindungi hak-hak asasi warga masyarakat dari kesewenangan-wenangan dan demi adanya kepastian hukum, maka itulah kaidah-kaidah hukum tersebut harus dalam bentuk tertulis. Menurut sistem hukum ini, undang-undang yang baik, memiliki beberapa syarat: pertama, undang-undang harus bersifat umum (algemen). Maksud dari umum ini adalah mengenai tempat, waktu, orang atau obyeknya. Kedua, undang-undang harus lengkap, tersusun dan terkodifikasi.

Dalam perkembangannya, bukan hanya undang-undang saja yang harus bersifat umum dan terkodifikasi, berbagai keputusan administrasi negara yang mengatur seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, juga harus berlaku umum dan terkodifikasi. Lebih lanjut, pengertian berlaku umum dari suatu undang-undang tidak hanya berarti untuk semua orang, berlaku setiap saat, semua tempat dan dalam segala fakta. Dalam perkembangan prakteknya, dapat dijumpai undang-undang yang hanya berlaku untuk kelompok orang tertentu, untuk waktu tertentu atau daerah tertentu.

Berdasarkan pandangan inilah, maka Pemerintah dan Hakim tidaklah lebih dari sebuah mesin yang bertugas menerapkan undang-undang. Civil Law Sistem menyebar keluar dari Eropa terutama melalui penjajahan, kolonialisme dan imperialisme seperti Perancis di Afrika dan Indo China, Belanda di Indonesia, Spanyol di negara-negara Amerika Latin. Di Amerika Serikat meskipun secara keseluruhan adalah sistem common law karena merupakan bekas jajahan Inggris, namun di Lousissiana ternyata menganut civil law, sebagai peninggalan jajahan Perancis. Ada juga negara-negara yang menjalankan civil law sistem meski tidak pernah dijajah, seperti Jepang dan Thailand. Jepang banyak dipengaruhi sistem hukum Jerman, sedangkan Thailand banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Perancis.
Sejarah Singkat Common Law

Sistem hukum common law berkembang di bawah pengaruh sistem hukum yang dipakai oleh Inggris dan negara-negara bekas koloninya, berdasarkan keputusan pengadilan yang yang berdasar pada tradisi, custom dan preseden. Bentuk sistem hukum common law lebih menonjolkan keadilan (fairness) sebagai tujuan utamanya. Common law pada mulanya diterapkan pada kasus-kasus sipil yang dirancang untuk mengkompensasi seseorang dari pelanggaran (torts), baik berupa tindakan yang disengaja (intential torts) maupun karena kelalaian seseorang (torts cased by negligence); dalam perkembangannya persoalan yang diatur dalam common law telah mencakup masalah hukum kontrak termasuk juga hukum pidana.

Raja Henry II dari Inggris, adalah raja pertama yang melembagakan common law pada tahun 1154, dengan menciptakan unified system of law common to the country dengan menggabungkan dan mengangkat kebiasaan lokal menjadi kebiasaan nasional. Sistem ini meniadakan kontrol lokal dan aturan yang sewenang-wenang dan membentuk suatu sistem juri yang disumpah untuk melakukan investigasi atas perkara, baik sipil maupun kriminal.

Pengertian common law menurut Black’s Law Dictionary adalah :

as distinguished from stattutory law created by the enactment os legistatures, the common law comprises the body of those principles and rules of actions, relating to the government and security of person and property, whisch derive their authority solely from usages and customs of immemorial atiquity, or from the judgements and decrees of the court recognizing, affirming, and enforcing such usage and customs, … partiicularly the ancient unwritten law of England.

Sistem hukum common law ini sangat unik, memakai logika berpikir induktif dan analogi, common law tidak mengenal kodifikasi ala sistem civil law. Pedoman hukum common law bertumpu pada sejumlah yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu, sehingga dapat dibayangkan bagaimana banyaknya peraturan yang sudah dibukukan oleh sistem hukum ini. Tetapi, dengan demikian sistem hukum common law menjadi sangat kaya dan lebih responsif dengan setiap permasalahan hukum yang ada. Berbeda dengan sistem hukum civil law yang harus mencari rujukannya pada hukum yang sudah terkodifikasi, yang kemudian harus dicarikan interpretasi hukumnya terlebih dahulu.

Kelebihan dan Kekurangan Civil Law
Dari perspektif perundang-undangan, civil law sistem memiliki kelebihan antara lain:

  • Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri.

  • Peraturan perundang-undangan memiliki kejelasan jenis, tempat dan pembuatnya.

  • Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah hukumnya mudah dikenali dan mudah diketemukan kembali.

  • Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangannya lebih jelas, sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali, diuji dan dievaluasi baik dari segi formal maupun materi muatannya.

  • Pembentukkan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang merancang arah dan tujuan pembangunan sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.


Sementara kelemahan dari civil law sistem adalah: pertama, Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Kedua, peraturan perundang-undangan tidak mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Ketiga, pembentukkan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu, biaya dan cara tertentu. Keempat, peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk menampung semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum, sehingga bisa memunculkan kekosongan peraturan peraturan perundang-undangan atau wetsvacuum.
Cara untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan civil law sistem tersebut adalah dengan memperbesar peran Hakim. Hakim bukan hanya “mulut” dari undang-undang, tetapi hakim adalah sebagai yang mempertimbangkan baik-buruk, manfaat-mudharat suatu peraturan perundang-undangan agar hukum tetap terlaksana dengan adil dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itulah, maka hakim harus menafsirkan, melakukan analogi, melakukan penghalusan hukum atau melakukan a contrario, melakukan rechtvinding (penemuan hukum) untuk memutus suatu perkara. Maka dalam perkembangan selanjutnya, muncul fenomena dalam civil law sistem, yaitu makin pentingnya peranan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai subsistem hukum. Bahkan putusan hakim mempunyai arti yang sangat penting dan berperan sangat besar karena menegakkan hukum dalam perkara konkrit di masyarakat. Oleh karena itulah, dalam perkembangannya lebih lanjut, civil law sistem mengalami banyak modifikasi dan perubahan menyesuaikan dengan dinamika hukum dan masyarakat.

Sumber Pustaka


  • Maman Suherman, Pengantar perbandingan sistem hukum : civil law, common law & hukum Islam. Rajagrafiindo Persada. 2008.

  • http://www.rajagrafindo.com/files

  • http://en.wikipedia.org/wiki/common_law#history_of_the_common_law

Share ing jaringan sosial


Similar:

“ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...

Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran...

Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dan...

Abstrak pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur...

Agronomi dan Hortikultura

Profil Lulusan dan Kurikulum

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Setjen

Dalam gerakan demokrasi di indonesia dan pengaruhnya terhadap kalangan nahdliyin di samarinda

Daftar penyesuaian/konversi bidang studi sertifikasi sebelum dan setelah 2009

Tengen


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
t.kabeh-ngerti.com
.. Home