Peraturan perundang-undangan


download 233.59 Kb.
jenengPeraturan perundang-undangan
Kaca1/5
KoleksiPeraturan
t.kabeh-ngerti.com > Tengen > Peraturan
  1   2   3   4   5
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

  3. c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;

  4. d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;

  5. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum

Kepolisian.

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang

dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin

keamanan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu

kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu

prasyarat terselenggaranya proses pembangunan

3

Data_elektronis_sumber_hukum_RGS_&_Mitra

Dihimpun dari cyber cyber-space [internet] Indonesia diedit ulang oleh,

Kantor Pengacara Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra

http://welcome.to/RGS_Mitra ; rgs@cbn.net.id ; pengacara_rgs@yahoo.com

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang

ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan

tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang

mengandung kemampuan membina serta

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat

dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi

segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang

ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat

dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi

terjaminnya keamanan dalam negeri.

8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk melakukan penyelidikan.

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang.

10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk melakukan penyidikan.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang

menjadi dasar hukumnya masing-masing.

12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan

syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam

melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undangundang.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab

penyelenggaraan fungsi kepolisian.

4

Data_elektronis_sumber_hukum_RGS_&_Mitra

Dihimpun dari cyber cyber-space [internet] Indonesia diedit ulang oleh,

Kantor Pengacara Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra

http://welcome.to/RGS_Mitra ; rgs@cbn.net.id ; pengacara_rgs@yahoo.com

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat.

Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh :

a. kepolisian khusus;

b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau

c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya

ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi

manusia.

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat

negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian

Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan

peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

5

Data_elektronis_sumber_hukum_RGS_&_Mitra

Dihimpun dari cyber cyber-space [internet] Indonesia diedit ulang oleh,

Kantor Pengacara Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra

http://welcome.to/RGS_Mitra ; rgs@cbn.net.id ; pengacara_rgs@yahoo.com

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan

peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian,

wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum

menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik

Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas

dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Presiden.

Pasal 8

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah

Presiden.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri

yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada

Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan

kebijakan teknis kepolisian.

(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :

a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam

rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik

Indonesia; dan

b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

6

Data_elektronis_sumber_hukum_RGS_&_Mitra

Dihimpun dari cyber cyber-space [internet] Indonesia diedit ulang oleh,

Kantor Pengacara Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra

http://welcome.to/RGS_Mitra ; rgs@cbn.net.id ; pengacara_rgs@yahoo.com

Pasal 10

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang

kepolisian secara hierarki.

(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Kapolri.

Pasal 11

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh

Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan

alasannya.

(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat

terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua

puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan

jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan

sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan

selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan

jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan

pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

(2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian

dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Kapolri.

7

Data_elektronis_sumber_hukum_RGS_&_Mitra

Dihimpun dari cyber cyber-space [internet] Indonesia diedit ulang oleh,

Kantor Pengacara Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra

http://welcome.to/RGS_Mitra ; rgs@cbn.net.id ; pengacara_rgs@yahoo.com

Pasal 12

(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan

fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.

(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas

:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai

kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya;

8

Data_elektronis_sumber_hukum_RGS_&_Mitra

Dihimpun dari cyber cyber-space [internet] Indonesia diedit ulang oleh,

Kantor Pengacara Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra

http://welcome.to/RGS_Mitra ; rgs@cbn.net.id ; pengacara_rgs@yahoo.com

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan

tugas kepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat,

dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara

sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana
  1   2   3   4   5

Share ing jaringan sosial


Similar:

Peraturan pemerintah

Peraturan fundamental

Peraturan pemerintah republik indonesia

Peraturan pemerintah republik indonesia

Peraturan pemerintah republik indonesia

Peraturan pemerintah republik indonesia

Peraturan pemerintah republik indonesia

Peraturan pemerintah republik indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Tengen


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
t.kabeh-ngerti.com
.. Home