Peraturan pemerintah


download 51.37 Kb.
jenengPeraturan pemerintah
KoleksiPeraturan
t.kabeh-ngerti.com > Sastra > Peraturan

www.hukumonline.com



RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR:………………………………………..

TENTANG

BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;

Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;

  2. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat;

  3. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah merupakan jenis usaha yang meliputi Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Penjualan Tenaga Listrik, Agen Penjualan Tenaga Listrik, Pengelola Pasar Tenaga Listrik, Pengelola Sistem Tenaga Listrik;

  4. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;

  5. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;

  6. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen;

  7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan;

  8. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen;

  9. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah;

  10. Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah;

  11. Pengelola Pasar Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik;

  12. Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik;

  13. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

  14. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;

  15. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan;

  16. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang independen untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi;

  17. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI,

TUGAS DAN WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

  1. Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Badan Pengawas.

  2. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya bersifat independen.

  3. Badan Pengawas berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Badan Pengawas berfungsi mengatur dan mengawasi usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi.

Pasal 4

  1. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pengawas bertugas dan berwenang:

    1. menjabarkan dan menerapkan kebijakan umum Pemerintah dalam pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik;

    2. mencegah persaingan usaha tidak sehat;

    3. mengatur harga jual tenaga listrik pada Usaha Penjualan Tenaga Listrik, dan biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan sistem tenaga listrik, serta harga sewa transmisi dan distribusi tenaga listrik;

    4. memantau dan mengawasi pelaksanaan ketentuan mengenai pungutan sarana transmisi dan sarana distribusi tenaga listrik;

    5. mengawasi harga jual tenaga listrik pada sisi yang dikompetisikan pada Usaha Pembangkitan dan Agen Penjualan Tenaga Listrik;

    6. mengatur dan mengawasi Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik;

    7. menetapkan wilayah Usaha Distribusi dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik;

    8. menerbitkan, memperbaharui, mengubah, mencabut, menunda atau menyetujui pengalihan Izin untuk setiap jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

    9. memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan izin dipatuhi oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

    10. melakukan dengar pendapat dengan publik dan menetapkan aturan penanganan pengaduan konsumen;

    11. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul dalam kompetisi dan pelayanan;

    12. menerapkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan; dan

    13. menjamin pasokan tenaga listrik di wilayah kompetisi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pengawas menetapkan aturan, dan melakukan pemeriksaan, meminta data dan informasi, serta menerapkan sanksi yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pedoman teknis yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas.

Pasal 6

  1. Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Presiden.

  2. Ketua Badan Pengawas wajib memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri mengenai hasil kerjanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau setiap saat apabila diperlukan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Anggota Badan Pengawas

Pasal 6a

Badan terdiri dari komite dan bidang

Pasal 7

  1. Anggota Badan Pengawas berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak terdiri atas 11 (sebelas) orang yang disesuaikan menurut kebutuhan.

  2. Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pengawas.

  3. Hasil pemilihan Ketua Badan Pengawas dilaporkan kepada Presiden, melalui Menteri.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas, seorang calon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. warga negara Republik Indonesia;

  2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

  3. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;

  4. sehat jasmani dan rohani;

  5. bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;

  6. mempunyai pendidikan, pengalaman dan kemampuan profesionalisme yang dibutuhkan;

  7. selama menjadi Anggota Badan Pengawas, bersedia untuk tidak bekerja pada kegiatan usaha ketenagalistrikan serta usaha lain yang terkait;

  8. tidak terikat perjanjian atau memiliki kepentingan finansial dengan badan usaha yang bergerak di bidang ketenagalistrikan;

  9. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;

  10. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

  11. bersedia menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan jabatannya di Badan Pengawas baik selama menjadi anggota maupun setelah tidak menjadi anggota yang dinyatakan secara tertulis; dan

Pasal 9

  1. Dalam rangka pengusulan calon Anggota Badan Pengawas, Menteri membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas.

  2. Menteri mengajukan calon Anggota Badan Pengawas kepada Presiden berjumlah 2 (dua) kali jumlah Anggota Badan Pengawas yang akan diangkat untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna memperoleh persetujuan.

Pasal 10

  1. Presiden mengangkat Anggota Badan Pengawas dari calon yang telah disetujui DPR.

  2. Masa jabatan Anggota Badan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

  3. Anggota Badan Pengawas dilantik oleh Menteri atas nama Presiden.

Pasal 11

  1. Dalam hal Anggota Badan Pengawas berasal dari pegawai negeri sipil maka pegawai negeri sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota Badan Pengawas tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

  2. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  3. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota Badan Pengawas

Pasal 12

  1. Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

  2. Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

Anggota Badan Pengawas diberhentikan dengan hormat apabila:

  1. meninggal dunia;

  2. mengundurkan diri dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Presiden melalui Menteri;

  3. tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali ketentuan dalam huruf h; atau

  4. masa jabatannya berakhir.

Pasal 14

Anggota Badan Pengawas diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

  1. dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;

  2. tidak melaksanakan tugas sebagai anggota untuk periode 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis;

  3. melanggar kode etik; atau

  4. melanggar sumpah atau janji.(dibuatkan rumusan tentang sumpah janji setelah kode etik)

Bagian Keempat

Penggantian Anggota Badan Pengawas

Pasal 15

  1. Dalam hal Anggota Badan Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir maka kekosongan jabatan tersebut diisi dengan anggota pengganti, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Anggota Badan Pengawas tersebut berhenti atau diberhentikan untuk dapat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

  2. Masa jabatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk 1 (satu) masa periode jabatan.

  3. Pengangkatan anggota pengganti ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam pengangkatan anggota Badan Pengawas.

Pasal 16

  1. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang sedang berjalan, Menteri mengajukan nama calon Anggota Badan Pengawas masa jabatan berikutnya kepada Presiden untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Kelima

Direktorat

Pasal 17

  1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Badan Pengawas dibantu oleh 1 (satu) direktorat yang bertugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis dan administratif.

  2. Direktorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) subdirektorat dan 1 (satu ) bagian.

  3. Masing-masing subdirektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi dan bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 18

  1. Direktorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipimpin oleh seorang direktur.

  2. Subdirektorat dan bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipimpin oleh kepala subdirektorat dan kepala bagian.

  3. Seksi dan subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dipimpin oleh kepala seksi dan kepala subbagian.

Pasal 19

  1. Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah jabatan struktural eselon IIa.

  2. Kepala subdirektorat dan Kepala bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon IIIa.

  3. Kepala seksi dan Kepala subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 20

  1. Direktur, kepala subdirektorat, kepala bagian, kepala seksi, dan kepala sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pegawai lainnya dibawah jabatan-jabatan tersebut adalah pegawai Badan Pengawas berstatus pegawai negeri sipil.

  2. Pembinaan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri selaku pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 21

Ketentuan tentang organisasi dan tata kerja direktorat ditetapkan dengan keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 22

  1. Keputusan Badan Pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang Anggota Badan Pengawas.

  2. Keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara formal dituangkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas.

  3. Keputusan Badan Pengawas yang mempengaruhi kepentingan masyarakat diumumkan kepada publik beserta alasannya.

  4. Keputusan Badan Pengawas bersifat final.

  5. Keberatan terhadap Keputusan Badan Pengawas dapat diajukan kepada Badan Pengawas dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 23

  1. Keputusan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik yang berkaitan dengan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf l yang mempengaruhi kepentingan masyarakat, ditetapkan setelah dilakukan dengar pendapat publik.

  2. Ketentuan mengenai tata cara dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas.

Pasal 24

  1. Sidang Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas.

  2. Dalam hal Ketua Badan Pengawas berhalangan, sidang dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas.

  3. Dalam hal Ketua Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menunjuk salah satu dari anggota, sidang dipimpin oleh anggota yang dipilih diantara para anggota yang hadir.

  4. Untuk mencapai kuorum, sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Badan Pengawas.

Pasal 25

Semua unsur di lingkungan Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Badan Pengawas maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.

BAB V

KODE ETIK

Pasal 26

  1. Setiap Anggota atau Pegawai Badan Pengawas harus setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia.

  2. Dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan Anggota dan Pegawai Badan Pengawas harus senantiasa mementingkan kepentingan negara dan publik daripada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan.

  3. Setiap Anggota atau Pegawai Badan Pengawas harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara.

  4. Setiap Anggota atau Pegawai Badan Pengawas harus bekerja dengan jujur dan tertib untuk kepentingan negara.

  5. Setiap Anggota dan Pegawai Badan Pengawas dilarang:

  1. memiliki kepentingan pribadi atau keuangan baik langsung atau tidak langsung dengan pemegang izin atau badan usaha lain yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan;

  2. menggunakan untuk keperluan sendiri atau pihak lain informasi yang diperoleh karena jabatannya selain untuk menjalankan kegiatan Badan Pengawas, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  3. baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada pihak lain yang berkaitan dengan jabatannya; atau

  4. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah/pemberian tersebut mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya.

  5. Larangan menjadi anggota atau pengurus partai politik yang ada.

BAB VI

SANKSI

Pasal 27

  1. Dalam hal Anggota Badan Pengawas diduga melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Ketua Badan Pengawas membentuk panitia kehormatan yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Badan Pengawas.

  2. Panitia kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mengadakan pemeriksaan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan untuk memberikan pembelaannya.

  3. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, panitia kehormatan wajib menyelesaikan pemeriksaan dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada Ketua Badan Pengawas untuk disampaikan kepada Presiden melalui Menteri.

  4. Berdasarkan laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pendapat Menteri.

Pasal 28

Pemeriksaan dan pengenaan sanksi kepada Pegawai Badan Pengawas yang diduga melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN

Pasal 28

  1. Kekayaan Badan Pengawas merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

  2. Badan Pengawas wajib melakukan penatausahaan semua kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangundangan.

  3. Pengalihan kepemilikan dan/atau penghapusan kekayaan Badan Pengawas dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 29

  1. Anggaran biaya operasional Badan Pengawas untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  2. Sumber-sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari biaya penerbitan, pembaharuan dan perubahan izin oleh Badan Pengawas dan iuran tahunan yang diperoleh dari pemegang izin di wilayah kompetisi.

  3. Besaran iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan biaya operasional Badan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan jumlah energi tenaga listrik yang dijual.

  4. Besaran biaya izin dan iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  5. Anggaran biaya operasional Badan Pengawas setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Ketua Badan Pengawas dengan memperhatikan pendapat Menteri.

Pasal 30

  1. Badan Pengawas mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  2. Pengelolaan keuangan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 31

  1. Anggota Badan Pengawas berhak mendapat gaji dan penghasilan serta hak lainnya yang sah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri.

  2. Pegawai Badan Pengawas disamping mendapatkan gaji sebagai pegawai negeri sipil juga berhak mendapatkan penghasilan lainnya yang sah yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas.

  3. Anggota Badan Pengawas yang berhenti karena meninggal dunia atau habis masa jabatannya, dan pegawai Badan Pengawas yang pensiun atau alih tugas dapat diberikan tunjangan prestasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 32

  1. Badan Pengawas wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Menteri Keuangan pada setiap tahun anggaran.

  2. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.

  3. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri.

Pasal 33

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Ketua Badan Pengawas wajib memberikan laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:

  1. Menteri mengatur pengadaan fasilitas gedung perkantoran sementara yang digunakan oleh Badan Pengawas;

  2. fasilitas gedung perkantoran yang definitif wajib tersedia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR

www.hukumonline.com



Share ing jaringan sosial


Similar:

Peraturan pemerintah republik indonesia

Peraturan pemerintah republik indonesia

Peraturan pemerintah republik indonesia

Peraturan pemerintah republik indonesia

Peraturan pemerintah republik indonesia

Peraturan pemerintah republik indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps...

Anggaran belanja pemerintah pusat 2011

Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Dalam rangka menanggulangi dampak kenaikan harga bahan bahar minyak...

Tengen


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
t.kabeh-ngerti.com
.. Home