Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia


download 0.69 Mb.
jenengPeraturan kepala kepolisian negara republik indonesia
Kaca1/16
KoleksiPeraturan
t.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Peraturan
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
`


PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian …..
2


  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.




  1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.




  1. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.




  1. Kepala Polda yang selanjutnya disingkat Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.




  1. Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Biro Operasi yang selanjutnya disingkat Roops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran yang selanjutnya disebut Rorena adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Ro SDM adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Biro Sarana dan Prasarana yang selanjutnya disingkat Rosarpras adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Bidang Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut Bidpropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Bidang Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bidhumas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Bidang Hukum yang selanjutnya disingkat Bidkum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Bidang Teknologi Informasi Polri yang selanjutnya disingkat Bid TI Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.



14. Staf …..

3


  1. Staf Pribadi Pimpinan yang selanjutnya disingkat Spripim adalah unsur pelayanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Sekretariat Umum yang selanjutnya disingkat Setum adalah unsur pelayanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Pelayanan Markas yang selanjutnya disingkat Yanma adalah unsur pelayanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Direktorat Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat Ditintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Direktorat Reserse Kriminal Umum yang selanjutnya disingkat Ditreskrimum adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disingkat Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Direktorat Reserse Narkoba yang selanjutnya disingkat Ditresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Direktorat Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Ditbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Direktorat Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Ditsabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Ditlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Direktorat Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disingkat Ditpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya disingkat Dittahti adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

28. Satuan …..

4


  1. Satuan Brigade Mobil yang selanjutnya disingkat Satbrimob adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah unsur pendukung pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Bidang Keuangan yang selanjutnya disingkat Bidkeu adalah unsur pendukung pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Biddokkes adalah unsur pendukung pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.




  1. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.




  1. Polda Tipe “A” Khusus adalah Polda Metropolitan Jakarta Raya.



Pasal 2
Peraturan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas guna menyamakan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Polda.

Pasal 3
Prinsip-prinsip peraturan ini:

  1. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;

  2. prosedural, yaitu dilaksanakan dengan mekanisme dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  3. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;

  4. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  5. nesesitas, yaitu dalam penentuan jabatan struktural disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

BAB ….
5
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI POLDA
Bagian Kesatu

Kedudukan
Pasal 4


  1. Polda merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.




  1. Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkantor di ibu kota provinsi atau kota/kabupaten lain di wilayah provinsi.




  1. Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

  1. Polda Tipe “A” Khusus;

  2. Polda Tipe “A”; dan

  3. Polda Tipe “B”.



Bagian Kedua

Tugas
Pasal 5
Polda bertugas:

  1. melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan

  2. melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga

Fungsi
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polda menyelenggarakan fungsi:

  1. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


/. pelaksanaan …..

6

  1. pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;

  2. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;

  3. pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi Very Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;

  4. pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas);

  5. pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;

  6. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan

  7. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
ORGANISASI POLDA
Pasal 7
Susunan organisasi Polda terdiri dari:

  1. unsur pimpinan;

  2. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan;



c. unsur .....

7

  1. unsur pelaksana tugas pokok;

  2. unsur pendukung; dan

  3. unsur pelaksana tugas kewilayahan.


Pasal 8
Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:

  1. Kapolda; dan

  2. Wakil Kapolda (Wakapolda).


Pasal 9
Unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:

      1. Itwasda;

      2. Roops;

      3. Rorena;

      4. Ro SDM;

      5. Rosarpras;

      6. Bidpropam;

      7. Bidhumas;

      8. Bidkum;

      9. Bid TI Polri;

      10. Spripim;

      11. Setum; dan

      12. Yanma.


Pasal 10
Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:

          1. SPKT;

          2. Ditintelkam;

          3. Ditreskrimum;

          4. Ditreskrimsus;

          5. Ditresnarkoba;

          6. Ditbinmas;

          7. Ditsabhara;

          8. Ditlantas;


i. Ditpamobvit …..

8

          1. Ditpamobvit;

          2. Ditpolair;

          3. Dittahti; dan

          4. Satbrimob.


Pasal 11
Unsur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari:

  1. SPN;

  2. Bidkeu; dan

  3. Biddokkes.


Pasal 12
Unsur pelaksana tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yaitu Polres.
Pasal 13
Dalam hal pemekaran provinsi, pada suatu wilayah dapat dibentuk Polda baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Personel Polda tercantum pada Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
UNSUR PIMPINAN
Bagian Kesatu

Kapolda
Pasal 15


  1. Kapolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.




  1. Kapolda bertugas:




  1. memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda; dan




  1. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.

Pasal ….
9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Share ing jaringan sosial


Similar:

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Kepolisian negara republik indonesia

Kepolisian negara republik indonesia

Kepolisian negara republik indonesia

Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Peraturan pemerintah republik indonesia

Tengen


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
t.kabeh-ngerti.com
.. Home