Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia


download 395.56 Kb.
jenengPeraturan kepala kepolisian negara republik indonesia
Kaca1/7
KoleksiPeraturan
t.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Peraturan
  1   2   3   4   5   6   7




PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA




NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,




Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;


Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);




  1. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;




MEMUTUSKAN:


Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I…..

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

  2. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.

  3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.

  4. Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disingkat Itwasum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  5. Staf Operasi Polri yang selanjutnya disingkat Sops Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  6. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Polri yang selanjutnya disingkat Srena Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan umum dan anggaran pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  7. Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disingkat SSDM Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  8. Staf Sarana dan Prasarana Polri yang selanjutnya disingkat Ssarpras Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sarana dan prasarana pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  9. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang selanjutnya disingkat Divpropam Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  10. Divisi Hukum Polri yang selanjutnya disingkat Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hukum pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  11. Divisi Hubungan Masyarakat Polri yang selanjutnya disingkat Divhumas Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan masyarakat pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

12. Divisi…..

  1. Divisi Hubungan Internasional Polri yang selanjutnya disingkat Divhubinter Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan internasional pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  2. Divisi Teknologi Informasi Polri yang selanjutnya disingkat Div TI Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  3. Staf Ahli Kapolri yang selanjutnya disingkat Sahli Kapolri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  4. Staf Pribadi Pimpinan Polri yang selanjutnya disingkat Spripim Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  5. Sekretariat Umum Polri yang selanjutnya disingkat Setum Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  6. Pelayanan Markas Polri yang selanjutnya disingkat Yanma Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  7. Badan Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disingkat Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri bidang intelijen keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  8. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disingkat Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  9. Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disingkat Bareskrim Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri bidang reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  10. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disingkat Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  11. Korps Brigade Mobil Polri yang selanjutnya disingkat Korbrimob Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang brigade mobil pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  12. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang selanjutnya disingkat Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan kejahatan terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  13. Lembaga Pendidikan Polri yang selanjutnya disingkat Lemdikpol adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

25. Pusat…..

  1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri yang selanjutnya disingkat Puslitbang Polri adalah unsur pendukung di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  2. Pusat Keuangan Polri yang selanjutnya disingkat Puskeu Polri adalah unsur pendukung di bidang pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  3. Pusat Kedokteran Kesehatan Polri yang selanjutnya disingkat Pusdokkes Polri adalah unsur pendukung di bidang kedokteran dan kesehatan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  4. Pusat Sejarah Polri yang selanjutnya disingkat Pusjarah Polri adalah unsur pendukung di bidang sejarah, museum, dan perpustakaan Polri pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.


Pasal 2
Peraturan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas guna menyamakan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Mabes Polri.
Pasal 3
Prinsip-prinsip peraturan ini:

  1. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;

  2. prosedural, yaitu dilaksanakan dengan mekanisme dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

  3. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;

  4. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  5. nesesitas, yaitu dalam penentuan jabatan struktural disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.


Pasal 4
Susunan organisasi Mabes Polri terdiri dari:

  1. unsur pimpinan;

b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan;

c. unsur pelaksana tugas pokok; dan

d. unsur pendukung.

BAB II…..

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI MABES POLRI
Bagian Kesatu

Unsur Pimpinan
Pasal 5


  1. Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

a. Kapolri; dan

b. Wakil Kapolri (Wakapolri).


  1. Tugas dan fungsi unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua

Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan
Paragraf 1

Susunan
Pasal 6
Unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

a. Itwasum Polri, yang dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri disingkat Irwasum Polri;

b. Sops Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Operasi disingkat Asops Kapolri;

c. Srena Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran disingkat Asrena Kapolri;

d. SSDM Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia disingkat As SDM Kapolri;

e. Ssarpras Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana disingkat Assarpras Kapolri;

f. Divpropam Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri disingkat Kadivpropam Polri;

g Divkum Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hukum Polri disingkat Kadivkum Polri;

h. Divhumas…..

h. Divhumas Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri disingkat Kadivhumas Polri;

i. Divhubinter Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri disingkat Kadivhubinter Polri;

j. Div TI Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri disingkat Kadiv TI Polri;

k. Sahli Kapolri, yang dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Ahli Kapolri disingkat Koorsahli Kapolri;

l. Spripim Polri, yang dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri disingkat Koorspripim Polri;

m. Setum Polri, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum Polri disingkat Kasetum Polri; dan

n. Yanma Polri, yang dipimpin oleh Kepala Pelayanan Markas Polri disingkat Kayanma Polri.
Paragraf 2

Itwasum Polri
Pasal 7
Susunan organisasi Itwasum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut:


  1. Biro Perencanaan Administrasi (Rorenmin), terdiri dari:

  1. Bagian Pengaduan Masyarakat (Bagdumas), meliputi:

  1. Subbagian Tata Usaha Pengaduan (Subbagtuduan);

  2. Subbagian Monitoring (Subbagtoring); dan

  3. Urusan Administrasi (Urmin).




  1. Bagian Perencanaan, Sumber Daya, dan Pembinaan Fungsi (Bagrendafung), meliputi:

  1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);

  2. Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);

  3. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan

  4. Urmin.



3. Bagian.....


  1. Bagian Pengendalian Mutu (Bagdalmutu), meliputi:

  1. Subbagian Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Subbagrik BPK);

  2. Subbagian Pemeriksaan Polri (Subbagrik Polri); dan

  3. Urmin.




  1. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev), meliputi:

  1. Subbagian Informasi Pengawasan (Subbaginfowas);

  2. Subbagian Akuntabilitas (Subbagakuntas); dan

  3. Urmin.


5. Urusan Tata Usaha (Urtu).


  1. Urusan Keuangan (Urkeu);

  2. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud); dan

  3. Inspektorat Wilayah (Itwil), sejumlah 5 (lima) yang masing-masing dibantu oleh:

  1. Inspektorat Bidang (Itbid);

  2. Auditor; dan

  3. Urtu.


Pasal 8
Susunan Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Itwasum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 3

Sops Polri
Pasal 9
Susunan organisasi Sops Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut:


  1. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), terdiri dari:

  1. Subbagren;

  2. Subbagsumda; dan

  3. Taud.

b. Urkeu…..


  1. Urkeu;




  1. Biro Pengkajian dan Strategi (Rojianstra), terdiri dari:

    1. Bagian Pengkajian Sistem (Bagjiansis), meliputi:

  1. Subbagian Pengkajian Sistem Operasi (Subbagjiansisops);

  2. Subbagian Pengembangan Sistem Operasi (Subbagbangsisops); dan

  3. Urmin.




    1. Bagian Pengkajian Lingkungan (Bagjianling), meliputi:

  1. Subbagian Pengkajian dan Perencanaan Strategis (Subbag jianrenstra);

  2. Subbagian Pengkajian Lingkungan Strategis (Subbagjianlingstra); dan

  3. Urmin.




    1. Bagian Program dan Anggaran (Bagprogar), meliputi:

  1. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran (Subbag sunprogar);

  2. Subbagian Pengendalian Program dan Anggaran (Subbag dalprogar); dan

  3. Urmin.




    1. Urtu.




  1. Biro Pembinaan Operasi (Robinops), terdiri dari:

  1. Bagian Perencanaan Operasi (Bagrenops), meliputi:

  1. Subbagian Perencanaan Operasi Kewilayahan (Subbagrenopswil);

  2. Subbagian Perencanaan Operasi Terpusat (Subbagrenopspus); dan

  3. Urmin.




  1. Bagian Pembinaan Latihan Operasi (Bagbinlatops), meliputi:

  1. Subbagian Pelatihan Satuan Operasi (Subbaglatsatops);

  2. Subbagian Pelatihan Pra Operasi (Subbaglatpraops); dan

  3. Urmin.



3. Bagian.....

  1. Bagian Dukungan Administrasi Operasi (Bagdukminops), meliputi:

  1. Subbagian Dukungan Administrasi Personel (Subbagdukminpers);

  2. Subbagian Dukungan Administrasi Materil (Subbagdukminmat); dan

  3. Urmin.




  1. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev), meliputi:

  1. Subbagian Analisis dan Evaluasi Operasi Terpusat (Subbag anevopspus);

  2. Subbagian Analisis dan Evaluasi Operasi Kewilayahan (Subbag anevopswil); dan

  3. Urmin.



  1. Urtu.




  1. Biro Kerja Sama Kementerian Lembaga (Rokerma KL), terdiri dari:

  1. Bagian Kesepakatan Kerja Sama (Bagpakatkerma), meliputi:

  1. Subbagian Kementerian (Subbagkemen);

  2. Subbagian Kelembagaan (Subbagkelem); dan

  3. Urmin.




  1. Bagian Koordinasi Program (Bagkoorprog), meliputi:

  1. Subbagian Program Prioritas (Subbagprogtas);

  2. Subbagian Program Khusus (Subbagprogsus); dan

  3. Urmin.




  1. Bagian Monitoring dan Evaluasi (Bagmonev), meliputi:

  1. Subbagian Monitor (Subbagmon);

  2. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev); dan

  3. Urmin.




  1. Urtu.




  1. Biro Pengendalian Operasi (Rodalops), terdiri dari:

  1. Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (Bagpullahjianta), meliputi:

  1. Subbagian Data dan Statistik (Subbagdastik);

b) Subbagian…..

  1. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev); dan

  2. Urmin.




  1. Bagian Fasilitas dan Pengendalian (Bagfasdal), meliputi:

  1. Subbagian Fasilitas Informasi (Subbagfasinfo);

  2. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops); dan

  3. Urmin.




  1. Siaga Operasi (Siagaops), meliputi:

    1. Siagaops A;

    2. Siagaops B; dan

    3. Siagaops C.




  1. Urtu.

  1   2   3   4   5   6   7

Share ing jaringan sosial


Similar:

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Kepolisian negara republik indonesia

Kepolisian negara republik indonesia

Kepolisian negara republik indonesia

Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Peraturan pemerintah republik indonesia

Tengen


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
t.kabeh-ngerti.com
.. Home