Aparatur sipil negara (asn)


download 53.29 Kb.
jenengAparatur sipil negara (asn)
KoleksiDokumen
t.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
HAN SEKTORAL

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Oleh: Sri Mamudji, Tri Hayati, dan Daly Erni

A. PENGANTAR
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aparatur Negara” didefinisikan sebagai “alat kelengkapan negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari’. Manajemen menitikberatkan pada kepegawaian negara dikenal dengan “profesi pegawai” yang bekerja di pemerintahan yang melaksanakan “Public Civil Servant Service1. Kepegawaian negara di Indonesia dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya PNS). Dahulu dikenal dengan sebutan PAMONG PROJO atau PANGREH PROJO. Dengan adanya Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kepegawaian negara yang disebut dengan istilah “aparatur sipil Negara” (selanjutnya ASN), mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945). ASN adalah penyelenggara negara yang terdapat dalam semua lini pemerintahan. Pelaksana kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. Menurut Paul Pigors, tujuan pengelolaan kepegawaian negara adalah: 1). Agar penggunaan dan kinerjanya bisa efefktif, tidak boros dan menghasilkan kerja yang sesuai yang dibutuhkan; 2). Pengembangan kariernya dijamin secara jelas sesuai dengan kompetensi diri dan kompetensi jabatan; 3). Kesejahteraan hidupnya dijamin.
Pengaturan ASN tidak terlepas dari pengaturan kepegawaian negara yang telah berlangsung dalam perjalanan panjang yang dilakukan oleh pemerintah. Undang-undang yang selama ini menjadi dasar pengelolaan kepegawaian negara adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. UU No. 8 Tahun 1974 pembuatannya dalam suasana sistem politik dan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Sedangkan UU No. 43 Tahun 1999 pembuatannya dalam suasana pemerintahan reformasi2. Di dalam pelaksanaannya kedua Undang-undang yang berbeda jiwa pembuatannya digunakan bersama-sama. UU No. 43 Tahun 1999 merevisi dan bukan menghapus UU No 8 Tahun 1974. Dari perjalanan pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut menurut para pakar terjadi sikap yang ambivalen: di satu sisi sesuai dengan era reformmasi dilakukan desentralisasi ke daerah, di sisi lain peranan pemerintah pusat melalui kementerian sektor memperkuat peran sentralnya. Misalnya seperti persoalan rekrutmen dan promosi menjadi rumit syarat dan bisnis. Hal ini yang menjadikan DPR sejak tahun 2011 berinisiatif merancang RUU Kepegawaian yang menekankan pada konsep jabatan profesi bagi kepegawaian. Keberadaan UU ASN sebagai pengganti UU Kepegawaiwan sebelumnya yang diperuntukan untuk meningkatkan:

  1. Efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan

  2. Independensi PNS dari  tekanan politik

  3. Profesionalisme birokrasi

  4. Kompetensi aparatur

  5. Kinerja PNS

  6. Kapasitas kelembagaan  bidang SDM Aparatur

  7. Integritas birokrasi

  8. Kesejahteraan PNS

  9. Kualitas pelayanan publik

  10. Pembinaan dan pengawasan.


Dalam mewujudkan “berlangsungnya kegiatan administrasi negara” pelaksanaannya dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. Aparatur sipil negara dan pengisian jabatan administrasi negara bekerja atas dasar otoritas yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Barulah setelah ia memiliki kewenangan yang sah, aparatur sipil negara sebagai penggerak birokrasi pemerintah melakukan pelayanan publik untuk masyarakat.
Pengertian Hukum Administrasi kepegawaian, yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:

  1. Hukum: untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban, keamanan dan sebagainya dalam melaksanakan suatu kegiatan atau organisasi;

  2. Administrasi:

Dalam arti sempit merupakan tata usaha (clerical work)

Dalam arti luas merupakan kegiatan sekelompok manusia yang dilakukan melalui tahapan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti luas ini administrasi mencakup dalam arti: PROSES, FUNGSIONAL DAN INSTITUSIONAL.

  1. Kepegawaian: dibatasi hanya pada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.


Dapat dikemukakan disini pendapat dari The Liang Gie, yang menyatakan bahwa administrasi kepegawaian adalah segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Aktivitas tersebut dijelaskan, terkait masalah penerimaan, pengangkatan, pengembangan, balas jasa sampai pada pemberhentian atau pensiun.



  1. KEWENANGAN dan MANAJEMEN ASN


Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Presiden bertindak selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Dalam konsep Hukum Administrasi Negara, Presiden sebagai kepala Pemerintah berdampak bahwa Presiden mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Presiden dibantu oleh para Menteri di tingkat Pemerintah Pusat dan Gubernur, Bupati dan walikota di tingkat Pemerintah daerah, yang berkedudukan sebagai aparatur pemerintah di bawah Presiden. Pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan dilaksanakan melalui tata kerja yang saling berkaitan dan berkesinambungan, dimana hal itu disebut sebagai suatu “birokrasi Pemerintah”. Pada dasarnya tugas yang dibebankan kepada aparatur pemerintah melalui birokrasi pemerintah, dilaksanakan oleh para pegawai negeri baik yang berkedudukan di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah.
Aparatur sipil negara sebagai pejabat yang berwenang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan “Mengatur” dan “Mengurus” dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan (bestuurszorg). Kewenangan Mengatur, diberikan kepada seorang Pejabat yang berwenang untuk membentuk kebijakan dalam bentuk regulasi/regeling (dalam rangka pelaksanaan undang-undang). Selanjutnya Kewenangan Mengurus, diberikan kepada seorang pejabat yang berwenang untuk membentuk kebijakan dalam bentuk penetapan/beschiking (dalam rangka merealisasi undang-undang menjadi nyata/konkrit).
PNS sebagai aparatur pemerintah tidak saja milik satu daerah melainkan sebuah aset pemerintah yang menjadi perekat Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Layaknya penugasan pegawai pada instansi kejaksaan, kepolisian, atau militer, PNS juga harus diputar ke luar daerah untuk bisa mendapatkan wawasan luas mengenai Indonesia. 

"Salah satu praktiknya adalah kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk beberapa jabatan strategis, seperti kepala dinas, tanpa harus mempertimbangkan kompetensi calon yang akan mendudukinya," demikian pendapat Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sadu Wasistiono. Salah satu solusi yang diberikan adalah pemerintah harus meningkatkan pengawasan kebijakan kepegawaian di daerah. Jangan sampai, primordialisme bisa berlangsung karena berbalut semangat otonomi daerah.
Karena itu Presiden sebagai kepela Pemerintahan berfungsi sebagai pelaksana manajemen Aparatur yang berada di bawahnya. Manajeman ASN dalam hal ini dimaksudkan sebagai pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Pembina ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat, selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya serta fungsional keahlian utama, kepada :

  1. Menteri dan kementerian;

  2. Pimpinan Lembaga di LPNK;

  3. Sekretaris Jenderal di secretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural;

  4. Gubernur di Provinsi;

  5. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.



  1. KELEMBAGAAN


Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menyelenggaraan kekuasaan dimaksud, Presiden mendelegasikan kepada:

  1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN, dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi-fungsi:

  1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;

  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;

  3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


Struktur Organisasi Kementerian PAN-RB berdasarkan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2013, adalah:

  1. Sekretariat Kementerian;

  2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;

  3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;

  4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;

  5. Deputi Bidang Pelayanan Publik;

  6. Staf Ahli Bidang Hukum;

  7. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;

  8. Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan;

  9. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan

  10. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.




  1. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN (PNS, PPPK, dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.


Komisi ASN yang beranggotakan 7 orang komisioner tersebut berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Fungsi tersebut merupakan pembentukan Aparatur Sipil Negara yang profesinal dan memiliki integritas. Sedangkan Sistem merit mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
KASN memiliki tugas untuk menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Dengan adanya tugas KASN untuk menjaga netralitas pegawai ASN maka diharapkan pegawai ASN dapat berkonsetrasi terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat.



  • Selain tugas di atas, KASN memiliki wewenang untuk:


    • 1. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.

    • 2. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

    • 3. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

    • 4. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

    • 5. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.


Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi ASN dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajeman SDM, serta Tanggung Jawab dan Pengelolalaan Keuangan KASN. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa Sekretariat KASN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KASN, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.


  1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang didirikan pada tahun 1957 untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor LAN Pusat berlokasi di Jakarta Pusat dan memiliki 4 Kantor Perwakilan yang disebut PKP2A (Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) masing-masing di Bandung, Makassar, Samarinda dan Aceh. LAN juga memiliki STIA (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi) dengan jenjang D3, S1 & S2 yang terdapat di Jakarta, Bandung dan Makassar.




  1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.


Penamaan BKN, berawal dari Kantor Urusan Pegawai (KUP) pembentukan zaman kolonialisme untuk mengurus segala sesuau mengenai kedudukan dan gaji pegawai negeri. Setelah Indonesia merdeka KUP mengalami perubahan nama menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan didasari perkembangan bawa peran aparatur pemerintah semakin dirasa penting dengan merekontruksi kedudukan, fugnsi, tugas dan organisasi KUP dmenjadi BAKN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1972. Seiring dengan pesatnya perkembangan kepegawaian terjadi pergeseran paradigm yang semula masalah administrative semata menjadi kea rah manajemen sumber daya manusia, BAKN juga melakukan reformasi kepegawaian dengan mengubah BAKN menjadi BKN – Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keppres No. 95 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999.



  1. APARATUR SIPIL NEGARA


Dasar pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, antara lain untuk mewujudkan aparatur sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dimana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara. Manajemen aparatur sipil Negara diarahkan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan system merit adalah, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

D.1. Pengertian dan kedudukan ASN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan beberapa pengertian terkait dengan aparatur sipil negara, yaitu:

  1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

  2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dg perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  3. PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

  4. PPPK (pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.


Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai:

a. Pelaksana kebijakan publik yg dibuat pejabat pembina ;

b. Pelayan Publik yang berkualitas dan profesional;

c. Perekat dan pemersatu Bangsa.
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Aparatur Sipil Negara itu terdiri dari:

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah pegawai tetap seperti yang sekarang ada

2) Pegawai Pemerintah adalah pegawai yang diangkat berdasarkan kontrak. Jenis pegawai ini dapat disebutkan seperti tenaga fungsional (Guru, Dokter dsb) dan tenaga profesional (seperti: Auditor, Perencana, Pengawas, dsb)
D.2. Jabatan ASN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa seorang pegawai ASN akan memiliki jabatan dalam kedudukannya, baik dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi.

Yang dimaksud dengan “jabatan administrasi” adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan “jabatan fungsional” adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian (terdiri dari: ahli utama, ahli madya, ahli muda dan ahli pratama) dan jabatan fungsional keterampilan (terdiri dari: penyelia, mahir, terampil dan pemula).
Selanjutnya pengertian “jabatan pimpinan tinggi” adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengisian jabatan pimpinan utama dan madya pada Kementerian Kesretariatan Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural dan Instansi daerah dilakukan secara TERBUKA dan KOMPETITIF di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, KEPANGKATAN, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 108). Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
D.3. Hak dan kewajiban
PNS berhak memperoleh

  1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;

  2. Cuti;

  3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

  4. Perlindungan;

  5. Pengembangan kompetensi.

PPPK berhak memperoleh

  1. Gaji dan tunjangan;

  2. Cuti;

  3. Perlindungan;

  4. Pengembangan kompetensi.


Kewajiban ASN

  1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;

  2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

  3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;

  4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

  5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

  6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

  7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

  8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.


  1. ASET/KEUANGAN


Aparatur Negara sebagai aparatur penyelenggaraan negara adalah aset negara. Dalam setiap lini dan hirarki pemerintahan ASN menjadi kunci keberhasilan dari pelaksanaan sistem yang ada.

ASN melalukan perencanaan, dan menyusun keuangan sehingga harus mempunyai pengetahuan wawasan tentang Keuangan Negara dan mengikuti prosedur operasional baku yang telah ada.


  • Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

  • Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001

  • Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintan Nomor Tahun 2010

  • Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.


Kewajiban memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)



  1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, diatur bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang ini.
Pembinaan kepegawaian menggunakan Sistem Merit adalah sistem pembinaan kepegawaian berdasarkan karir dan prestasi kerja, yang terukur secara administrasi dan realitas pencapaian tugas dan pengabdian seseorang pegawai, dalam lingkung tugas yang diembannya dalam organisasi jabatan pemerintahan.

  • Pengadaan – rekrutmen dan seleksi

  • Transparan – yang bersangkutan dapat mengetahui nilai yang diperolehnya dan mengukur dirinya dalam persyaratan yang ditenukan

  • Pengangkatan – pemenuhan persyaratan (tersusun, terencana, dan terstruktur)


Setelah era reformasi pemerintahan daerah berlangsung, maka paradigma penerimaan pegawai negeri mengalamai perubahan yaitu paradigma dari berdasarkan “formasi” kepada “analisis jabatan”. Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian dari analisis jabatan, yaitu:

  1. Edwin B. Flippo (Job Analisys): analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi-operasi (pelaksanaan-pelaksanaan) dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu;

  2. George R. Terry (Principle of Management): Analisis jabatan adalah suatu cara untuk memperoleh data inti yang dapat dirumuskan sebagai proses mempelajari kewajiban-kewajiban dan pelaksanaan-pelaksanaan jabatan secara kritis;

  3. Drs. M. Manullang (Management Personalia): Analisis jabatan merupakan suatu proses untuk membuat uraian pekerjaan sedemikian rupa, sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh keterangan-keterangan yang perlu untuk menilai jabatan itu dan untuk suatu keperluan,.


Dari rumuasan analisis jabatan sebagaimana dikemukakan di atas, maka ditarik beberapa unsur terkait penge Drs. M. Manullang, Management Personalia, pengertian analisis jabatan, yaitu:

  • Proses mengumpulkan informasi jabatan

  • Metode mempelajari kewajiban, syarat, dan kondisi jabatan

  • Penelaahan mendalam terhadap suatu pekerjaan

  • Mempelajari dan menemukan materi dan karakteristik suatu pekerjaan


Jadi dapat dikatakan bahwa analisis jabatan merupakan metode dan proses penelaahan suatu pekerjaan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik, kondisi, dan syarat tentang pekerjaan tersebut. Berdasarkan analisis jabatan itulah maka dapat diperoleh tenaga kerja yang profesional sesuai dengan kebutuhan beban kerja yang ada dalam suatu birokrasi pemerintah. Saat ini regulasi tentang kepegawaian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

HAN Sektoral ASN (SM, TH, DE)

FHUI

1 Miftah Thoha,Konsep Perubahan UU Kepegawaian - Kantor Kota Sukabumi KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN,” Management Kepegawaian Universitas Gajah Mada, sukabumikota.kemenag.go.id/file/dokumen/D000683.pptx‎.

2 Ibid.


Share ing jaringan sosial


Similar:

Menetapkan : undang-undang tentang aparatur sipil negara

Abstrak pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur...

Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps...

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Kepolisian negara republik indonesia

Kepolisian negara republik indonesia

Kepolisian negara republik indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia

Tengen


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
t.kabeh-ngerti.com
.. Home