Pedoman penyusunan


download 305.26 Kb.
jenengPedoman penyusunan
Kaca1/8
KoleksiPedoman
t.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Pedoman
  1   2   3   4   5   6   7   8

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 46A TAHUN 2003


TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

PEGAWAI NEGERI SIPIL


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas

pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, perlu Standar Kompetensi Jabatan;



b. Bahwa untuk dapat menyusun Standar Kompetensi Jabatan

pada instansi pemerintah diperlukan Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah sebagai tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.


Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 43/KEP/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3

Pejabat Pembina Kepegawaian agar menyampaikan hasil Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di lingkungannya masing-masing kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 4

Apabila dalam pelaksanaan keputusan ini dijumpai kesulitan agar menghubungi Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.
Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar semua instansi pemerintah melaksanakan pedoman ini selambat-lambatnya sampai dengan akhir tahun 2004.
Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 21 November 2003


KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA




HARDIJANTO




LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 46A TAHUN 2003

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2003



PEDOMAN PENYUSUNAN

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

PEGAWAI NEGERI SIPIL




I.PENDAHULUAN

A.UMUM

      1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-okok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan bedasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

      2. untuk menjamin objektivitas, keadilan dan transparansi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan guna mewujudkan pemerinthan yang bersih dan berwibawa serta menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan, perlu ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.




    1. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Instansi masing-masing. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah agar setiap instansi pemerintah dapat menyusun Standar Kompetensi Jabatan Struktural di lingkungan masing-masing.


    1. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

      1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

      2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

      3. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

      4. Pejabat Strukural yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah jabatan Eselon II, III dan IV.

      5. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural.

      6. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural.

      7. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

      8. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.

      9. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tuga pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja dalam kondisi tertentu.

      10. Kamus Kompetensi Jabatan adalah kumpulan kompetensi jabatan yang meliputi nama kompetensi, batasan dan kegiatan utama dari setiap kompetensi.

      11. Instansi Pemerintah adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kantor Kepolisian Negara, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota.

      12. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Lain yang dipimpin oleh pejabat struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

      13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.

      14. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.


II.PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

A.PEMBENTUKAN TIM ANALIS KOMPETENSI JABATAN

      1. Untuk kelancaran penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di setiap Instansi, Pejabat Pembina Kepegawaian aik Pusat maupun Daerah membentuk Tim Analis Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut TAKJ).

      2. TAKJ dibentuk pada setiap jenjang Eselon II di lingkungan instansi masing-masing.

      3. TAKJ mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalm rangka penyusunan standar kompetensi jabatan serta melakukan pengukuran kompetensi jabatan.

      4. Hasil penyusunan kompetensi di setiap jenjang Eselon II, dihimpun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Jabatan instansi yang bersangkutan.

      5. Syarat keanggotaan TAKJ.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota TAKJ adalah :

        1. Menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya Eselon IV atau setingkat dengan itu yang secara fungsional menangani kepegawaian.

        2. Pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) atau yang sederajatnya;

        3. Telah mengikuti bimbingan teknis dan/atau mampu melakukan analisis standar kompetensi jabatan brdasarkan penilaian Pejabat Pembina Kepegawaian;

        4. Syarat-syarat objektif lain yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti pengalaman dan kemampuan lain yang diperlukan dalam Tim.

      1. Susunan Keanggotaan TAKJ

Susunan keanggotaan TAKJ terdiri atas :

        1. Seorang Ketua merangkap anggota;

        2. Seorang Sekretaris merangkap anggota;

        3. Sekurang-kurangnya tujuh (7) orang anggota.

      1. Untuk menjamin objektivitas dalam penyusunan standar kompetensi jabatan struktural, anggota TAKJ ditetapkan dalam jumlah ganjil.

      2. Ketua TAKJ dapat ditunjuk dari Pejabat eselon II atau Eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. Sekretaris TAKJ dapat ditunjuk serendah-rendahnya dari Pejabat Eselon IV yang memiliki kemampuan.


B.TUGAS TIM ANALIS KOMPETENSI JABATAN

      1. Tugas Ketua TAKJ adalah :

        1. Membuat rencana kerja penyusunan standar kompetensi jabatan;

        2. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota TAKJ;

        3. Menyampaikan hasil penyusunan standar kompetensi jabatan struktural kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

      2. Tugas Sekretaris TAKJ adalah :

        1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;

        2. Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;

        3. Mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan.

      3. Tugas Anggota TAKJ adalah :

        1. Mengumpulkan dan menyusun seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan standar kompetensi jabatan;

        2. Melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung dan pimpnan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;

        3. Melakukan diskusi, seminar atau lokakarya;

        4. Menyusun hasil akhir Standar Kompetensi Jabatan.


III.PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Proses penyusunan standar kompetensi jabatan meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

A.Pengumpulan data;

B.Identifikasi kompetensi jabatan;

C.Penyusunan daftar sementara kompetensi jabatan;

D.Validasi kompetensi jabatan;

E.Penentuan kompetensi jabatan;


                  1. PENGUMPULAN DATA

      1. Pada tahap ini, TAKJ melakukan pengumpulan data yang terdiri dari struktur organisasi dan tata kerja, visi dan misi organisasi, serta ikhtisar jabatan dan uraian tugas :

        1. Struktur organisasi dan tata kerja yang memuat nama, jabatan, tugas pokok dan fungsi.

        2. Visi dan misi organisasi diperlukan sebagai landasan untuk menentukan kompetensi jabatan pada setiap instansi.

        3. Ikhtisar Jabatan dan Uraian Tugas diperlukan sebagai informasi yang lebih spesifik untuk menentukan kompetensi dari setiap jabatan.

      2. Untuk data yang telah tersedia seperti visi, misi, nama jabatan, eselon, ikhtisar jabatan dan uraian tugas, TAKJ dapat memanfaatkan dokumentasi yang telah tersedia tersebut.

      3. Apabila visi dan misi belum terdokumentasikan secara tertulis, TAKJ dapat memperoleh informasi dari pimpinan instansi tentang arah kebijakan instansi di masa yang akan datang.

      4. Apabila data sebagaimana dimaksud diatas belum tersedia, maka TAKJ dapat menggunakan Formulir Pengisian Data Pemegang Jabatan sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I.a.




                  1. IDENTIFIKASI KOMPETENSI JABATAN

    1. Kompetensi Jabatan meliputi :

        1. Kompetensi Dasar

        2. Kompetensi Bidang

    1. Kompetensi Dasar mutlak dimiliki oleh setiap pemegang jabatan meliputi :

      1. Integritas

      2. Kepemimpinan

      3. Perencanaan dan Pengorganisasian

      4. Kerjasama

      5. Fleksibilitas

    2. Jumlah bobot Kompetensi Dasar yang diperlukan untuk setiap jenjang jabatan ditentukan sebagai berikut :




NO.

KOMPETENSI DASAR

KODE

ESELON


II

III

IV

1

Integritas

Int

3

2

1

2

Kepemimpinan

Kp

3

2

1

3

Perencanaan dan Pengorganisasian

PP


3


2


1

4

Kerjasama

Ks

3

2

1

5

Fleksibilitas

F

3

2

1

Jumlah bobot yang diperlukan

15

10

5
  1   2   3   4   5   6   7   8

Share ing jaringan sosial


Similar:

Buku pedoman akademik

Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Tengen


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
t.kabeh-ngerti.com
.. Home