Analisis tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah


download 38.18 Kb.
jenengAnalisis tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah
KoleksiDokumen
t.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
ANALISIS TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Baik buruknya sebuah lembaga atau organisasi tergantung dari pengelolaannya dan pengelolaan akan bernilai baik jika dikelola oleh orang-orang yang profesional.”

-M. Sobry Sutikno-

Banyak pendapat mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang membawa perubahan, dan orang yang selalu ingin tahu kenapa sesuatu terjadi. Bahkan kepemimpinan sering dianggap sebagai suatu faktor yang paling penting bagi kesuksesan atau kegagalan suatu institusi semacam sekolah (Bass, 1990). Sebagai sebuah institusi pendidikan, sekolah harus dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang mampu dan berkompeten sebagai seorang administrator sekaligus sebagai seorang pemimpin.

Upaya penyelenggaraan pendidikan formal yang bermutu sangat berkaitan erat dengan kejelian dan ketepatan dalam mengidentifikasi, memformulasi, mengemas, serta menjabarkan kebijakan, strategi, dan program operasional pendidikan. Ini berarti bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah dan layanan profesional tenaga pendidikan perlu dikembangkan dan difungsikan secara optimal. Oleh sebab itu sekolah sebagai unit kerja terdepan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan riil di bidang pendidikan, sudah saatnya untuk memiliki otonomi kerja dalam menjalankan manajemen di sekolahnya. Di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang profesional, mereka diharapkan mampu menampilkan dan mengembangkan diri sesuai dengan potensinya yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan di institusinya. Dengan demikian akan tercipta sekolah yang efektif yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan formal menjadi semakin meningkat.

A. Mendefinisikan Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan sering dikaitkan dengan terminologi teknis dalam mengkaji konsep organisasi, namun tanpa penjelasan yang definitif. Jadi tidak mengherankan apabila definisi kepemimpinan ini sangat beragam sesuai dengan bidang kajian yang dilakukan para ahli. Bennis, (1989) misalnya memandang kepemimpinan sebagai seni, sesuatu yang sulit didefinisikan, tapi kita akan paham ketika kita melihatnya. Martin M. Chemers (1997:1) menawarkan definisi sebagai berikut: “Kepemimpinan adalah suatu proses pengaruh sosial dimana seseorang mampu mengidentifikasi bantuan dan dukungan dari orang lain dalam pencapaian suatu tujuan bersama”. Satu asumsi yang disepakati di sini adalah bahwa kepemimpinan melibatkan proses pengaruh sosial dimana seorang individu mengeluarkan pengaruh yang diinginkan terhadap orang lain untuk menstrukturkan aktivitas dan relasi dalam sebuah kelompok atau organisasi.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa semua kelompok mempunyai sebuah peran kepemimpinan yang didalamnya termasuk tanggung jawab dan fungsi-fungsi yang tidak dapat dibagi tanpa mengorbankan efektivitas kelompok. Individu yang paling berpengaruh dan yang diharapkan mengemban peran kepemimpinan  disebut pemimpin; yang lainnya disebut pengikut (followers). Konsep alternatif yang lain dari kepemimpinan adalah sebuah proses sosial yang terjadi secara alamiah dalam sebuah sistem sosial dan disebarkan kepada seluruh anggotanya. Oleh sebab itu kepemimpinan lebih merupakan suatu proses atau kekayaan organisasi daripada kepunyaan individu..

Terdapat perdebatan yang cukup hangat antara perbedaan pemimpin dan administrator, dalam hal apa dan bagaimana mereka memberikan pengaruh. Dalam hal ini, yang jelas adalah bahwa individu dapat menjadi pemimpin tanpa menjadi administrator, (misalnya pemimpin informal). Sebaliknya, individu dapat menjadi administrator tanpa menjadi pemimpin. Pendapat lain mengatakan bahwa kepemimpinan dan administrasi secara fundamental adalah konsep yang berbeda. Administrator menekankan pada stabilitas dan efisiensi, sedangkan pemimpin menekankan pada perubahan yang adaptif, dan membuat orang setuju tentang apa yang ingin diwujudkan. Sebagai contohnya, administrator merencanakan, menyusun anggaran, mengorganisasikan, mengatur staf, mengawasi, dan memecahkan persoalan. Sedangkan pemimpin menetapkan tujuan, menertibkan orang, memotivasi dan menginspirasi (Kotter, 1990).

B. Kepemimpinan Sekolah yang Efektif

Banyak teori dan riset telah dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan di sekolah sehingga dapat menjadi pemimpin yang efektif. Sebagai seorang administrator sekaligus pemimpin, kepala sekolah harus dipersiapkan untuk dapat memperolah pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis, melakukan penelitian, serta praktik tentang supervisi. Untuk mempersiapkan seorang kepala sekolah yang efektif seseorang harus dipersiapkan dengan pengetahuan dan kecakapan teoritis dan praktis.

Cunningham (1990) menyelidiki bahwa kepala sekolah merupakan faktor esensial untuk terjadinya perbaikan dan reformasi sekolah. Dalam program sekolah yang efektif, Edmonds (1979) menjelaskan bahwa staf dan murid memformulasikan visi dan misi yang akan mengembangkan konsensus dan rasa memiliki tentang maksud  dan tujuan sekolah. Sebagai aktor kunci pendidikan, kepala sekolah pada sekolah yang efektif dipandang sebagai orang yang paling bertanggung jawab bagi kemajuan sekolah dan orang yang harus menjamin adanya atmosfir yang baik dan tertib, disiplin dan mempunyai tujuan, sebuah iklim untuk terciptanya harapan yang tinggi, bagi staf dan murid, hubungan kolegial dan kolaboratif antar staf, komitmen diantara staf dan murid terhadap tujuan sekolah, waktu pembelajaran yang cukup, dan adanya pengembangan staf yang memadai.

Untuk memajukan pembelajaran di sekolah, Weber (1989) mengharuskan adanya kepemimpinan instruksional yang menghendaki dedikasi terus menerus dan berjangka panjang kepala sekolah, terhadap proses pengajaran yang unggul, tidak cukup hanya sekali. Untuk menciptakan kepemimpinan dalam proses pembelajaran yang efektif di sekolah, seorang kepala sekolah harus benar-benar memahami, dan menghayati teknik-teknik pendidikan, dan mempunyai visi pribadi tentang keunggulan akademis yang dapat diterjemahkan menjadi strategi-strategi kelas yang efektif.

Seorang kepala sekolah menurut Weber harus terlibat dalam berbagai aktivitas yang menghasilkan beragam dampak dan berpengaruh langsung pada program pembelajaran. Kepala sekolah harus menetapkan misi dan mengembangkan tujuan bersama dan sebuah visi untuk membangun arah yang sama bagi semua pengikutnya. Dalam mengelola kurikulum dan pembelajaran, kepala sekolah harus mempunyai pengetahuan tentang kemutakhiran isi atau konten, media, program-program pembelajaran, serta strategi-strategi dan pendekatan. Suatu iklim pembelajaran yang positif dibangun dengan memberikan harapan  yang tinggi kepada  guru bahwa murid-murid mereka akan berprestasi tinggi, membangun hubungan antara kegiatan sehari-hari dan prestasi murid, dan memberikan penghargaan bagi prestasi akademis mereka. Kepala sekolah mengelola pengajaran melalui observasi dan evaluasi dari strategi-strategi pengajaran yang digunakan guru. Kemudian juga perlu diasses secara teratur dan berkala melalui evaluasi sumatif dan formatif, untuk mencocokan kurikulum yang berjalan dengan kurikulum yang diinginkan.

C. Standar Kepala Sekolah di Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/madrasah, telah menetapkan bahwa untuk diangkat menjadi kepala sekolah/madrasah seseorang wajib memenuhi standard kepala sekolah/madrasah yang berlaku nasional (pasal 1 ayat 1).

Kualifikasi kepala sekolah/madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007, Tanggal 17 April 2007). Kualifikasi umum kepala sekolah/madrasah adalah:

  1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma IV kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.

  2. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun.

  3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA.

  4. Memiliki pangkat Serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

Kualifikasi khusus kepala sekolah disesuaikan dengan jenis dan jenjang sekolah yang dipimpinnya, yaitu TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SDLB/SMPLB/SMALB, SILN, yang masing-masing haruslah memenuhi kualifikasi:

  1. Berstatus sebagai guru sekolah yang bersangkutan

  2. Memiliki sertifikat pendidik

  3. Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai seorang kepala sekolah, kompetensi kepala sekolah harus melebihi kompetensi seorang guru biasa. Seorang kepala sekolah harus memiliki dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

  • Dalam dimensi kepribadian, seorang kepala sekolah mempunyai kompetensi:

  1. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.

  2. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.

  3. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah.

  4. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi.

  5. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah.

  6. Memiliki minat dan bakat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

  • Dalam dimensi manajerial, kompetensi kepala sekolah adalah:

  1. Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.

  2. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.

  3. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal

  4. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif.

  5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.

  6. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.

  7. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.

  8. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.

  9. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.

  10. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah tujuan pendidikan nasional.

  11. Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien.

  12. Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah.

  13. Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.

  14. Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.

  15. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.

  16. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

  • Dalam dimensi kewirausahaan kompetensi kepala sekolah adalah:

  1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.

  2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif.

  3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.

  4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.

  5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

  • Dalam dimensi supervisi, kompetensi kepala sekolah adalah:

  1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

  2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan teknik supervisi yang tepat.

  3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

  • Dalam dimensi sosial, kompetensi kepala sekolah adalah:

  1. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah.

  2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

  3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkannya  dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan (SPSP). Namun kepala sekolah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah/madrasah sesuai dengan bidangnya.

Secara operasional kepala sekolah/madrasah menjabarkan visi ke dalam misi target mutu; merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai; menganalisis tantangan, kekuatan, kelemahan, dan peluang sekolah/madrasah; membuat rencana kerja strategis, dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu; bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah; melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah/madrasah; berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat; menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik; menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik; bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum; melaksanakan dan merumuskan program supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah madrasah; meningkatkan mutu pendidikan; memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi  pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah; membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan; menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif; menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat; dan memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).

Dalam realisasinya, masih banyak kepala sekolah/madrasah yang belum mampu memenuhi kriteria dan persyaratan yang dikehendaki untuk terpenuhinya standar kepala sekolah/madrasah. Secara operasional, banyak kepala sekolah yang belum mempunyai budaya untuk memimpin sekolah/madrasah secara profesional untuk menyelenggarakan institusi yang berbasis manajemen sekolah. Secara garis besar, ruang lingkup tugas kepala sekolah, yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek pokok, yaitu pekerjaan di bidang administrasi sekolah dan pekerjaan yang berkenaan dengan pembinaan profesional kependidikan, menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah.

Temuan menarik dikemukakan oleh:

Departemen Pendidikan Nasional, yang memperkirakan 70 persen dari 250 ribu kepala sekolah di Indonesia tidak kompeten. Berdasarkan ketentuan Departemen, setiap kepala sekolah harus memenuhi lima aspek kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Namun, hampir semua kepala sekolah lemah di bidang kompetensi manajerial dan supervisi. “Padahal dua kompetensi itu merupakan kekuatan kepala sekolah untuk mengelola sekolah dengan baik,” (Direktur PMPTK, Surya Dharma, 2008).

Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK) Depdiknas Baedhowi (2008) menegaskan bahwa, peran kepala sekolah dapat menjadikan sekolah menjadi berkualitas dan efektif apabila kepala sekolah berempati menyelesaikan masalah bersama-sama dengan para stakeholder-nya berkomunikasi sebagai pelatih dan bersedia menempatkan dirinya menjadi pendengar yang baik. “Kunci utama manajemen sekolah selama ini adalah kepala sekolah,” katanya.

Kesimpulan ini merupakan temuan Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional setelah melakukan uji kompetensi.

Direktorat Peningkatan Mutu melakukan uji kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah. Lebih dari 400 kepala sekolah dari lima provinsi mengikuti tes tersebut. Untuk memastikan temuan itu, uji kompetensi kembali dilakukan pekan lalu terhadap 50 kepala sekolah sebuah yayasan pendidikan. “Hasilnya sama saja,” (Surya Dharma, 2008)

Banyaknya kepala sekolah yang kurang memenuhi standar kompetensi ini tak terlepas dari proses rekrutmen dan pengangkatan kepala sekolah yang berlaku saat ini. Di sejumlah negara, kata Surya, untuk menjadi kepala sekolah, seseorang harus menjalani training dengan minimal waktu yang ditentukan. Ia mencontohkan Malaysia, yang menetapkan 300 jam pelatihan untuk menjadi kepala sekolah, Singapura dengan standar 16 bulan pelatihan, dan Amerika, yang menetapkan lembaga pelatihan untuk mengeluarkan surat izin atau surat keterangan kompetensi. Sementara di Indonesia, kepala sekolah ini sering kali diwarnai kepentingan politik daripada kualifikasi akademik. Akibatnya, kinerja mereka untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masih memprihatinkan (Surya Dharma, 2008).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pengangkatan kepala sekolah menjadi kewenangan penuh bupati atau wali kota. “Kewenangan tersebut menjadikan bupati atau wali kota seenaknya saja menentukan kepala sekolah,” ujarnya. Selain itu, proses pengangkatannya jarang disertai pelatihan. Ia berharap kepala daerah kembali menggunakan standar kompetensi dalam memilih dan mengangkat kepala sekolah.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Yanti Sriyulianti menyatakan perekrutan kepala sekolah memang tidak profesional. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya sekolah yang tidak berkualitas. Ia memberi contoh perekrutan kepala sekolah di Subang, Jawa Barat, yang cenderung tertutup. “Proses yang tertutup seperti itu bisa saja terjadi di tempat lain dan dapat diindikasikan sebagai salah satu bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Yanti. Menurut dia, perlu perubahan manajemen dan regulasi yang lebih transparan dan akuntabel untuk memperbaikinya.

Mengingat pemilihan pengawas dan kepala sekolah di era otonomi daerah ini bergantung pada pemerintah daerah setempat, Depdiknas merasa perlu mengingatkan akan peran sentral mereka sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Dalam kaitan ini, figur yang dipilih hendaklah berdasarkan kompetensi, bukan pertimbangan politik. Oleh karena itu, standarisasi persyaratan yang dibuat Depdiknas bersama BSNP perlu jadi acuan utama.

Pengelolaan Pendidikan


Share ing jaringan sosial


Similar:

A. 2 pendidikan informal

Fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial

Tentang Disability Rights FundMengenai Aliran Pendanaan Koalisi Tingkat Menengah

Pendidikan Indonesia semakin hari kualitasnya makin rendah dibanding...

Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran...

A : 1 ampere 1 satuan ukuran arus listrik; 2

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps...

“ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...

Buku I tentang

A nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dengan rahmat tuhan yang maha...

Tengen


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
t.kabeh-ngerti.com
.. Home